Tanjungpandan—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung akan menggelar acara Lokakarya Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLB-BK)/Neighborhood Development (ND) dan Pembentukan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten belitung yang akan berlangsung pada Senin, Tanggal 24 Mei 2010, pukul 09.30 WIB di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda.
Kegiatan yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh Bupati Belitung, Ir. H. Darmansyah Husein diselenggarakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan secara nyata kebijakan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan pendekatan tridaya adalah melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (P2KP) yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga kini.
Secara umum pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, produktif, berjati diri dan berkelanjutan (lestari). Sedangkan secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya tinggal di pemukiman yang tertata selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana, masyarakat yang berbudaya sehat, bersih dan tertib pembangunan, masyarakat mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan pemukiman mereka, serta tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata keperintahan yang baik tingkat kelurahan.
Dalam tahap persiapan pelaksanaan program PLP-BK melibatkan 3 unsur utama, yaitu:
1. Masyarakat/BKM
Masyarakat Desa/kelurahan utamanya kelompok miskin dan BKM yang memenuhi kriteria berdaya menuju mandiri.
2. Pemerintah Daerah
Perangkat Pemerintah dari tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan khususnya yang terkait dengan Penataan Ruang, Pembangunan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pertanahan serta mitigasi bencana bersama masyarakat.
3. Para Pihak Terkait Lainnya
Pihak terkait (pemangku kepentingan) di luar kelompok masyarakat seperti sektor swasta, perbankan, perguruan tinggi, dll.
Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan program diantaranya mencakup solidaritas, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kesepakatan atauran main, kreatif, inovatif, mengutamakan membangun kapasitas lokal, mengutamakan membangun kapasitas lokal, mengutamakan kemitraan dan kolaborasi serta menggunakan sumber daya eksternal secara arif.***(dk)
|
